PNPM P2DTK SUMUT

Program

PENGERTIAN P2DTK

Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK), pada dasarnya adalah upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal dan khusus untuk meningkatkan kapasitas sosial ekonomi daerah dengan mengembangkan kapasitas pemerintah kabupaten dalam memperkuat perencanaan partisipatif sebagai jalan menuju proses pembangunan yang normal. Secara operasional dapat mendorong terjadinya pendekatan yang efektif secara multi sektor. Diharapkan pemerintah daerah akan lebih mampu mengatasi permasalahan dan tantangan dalam rangka mencapai agenda utama Kabinet Indonesia Bersatu 2004-2009 secara berkelanjutan.

GAMBARAN UMUM

Berlakunya Undang -undang (UU) nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU nomor 25 tahun 2005 tentang Perencanaan Pembangunan telah membuat hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi lebih terdesentralisasi dari segi otoritas, manajemen dan pendanaan. Pemberlakuan UU tersebut juga berimplikasi terhadap perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif, akuntabel dan terbuka yang didasarkan pada pemberdayaan masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang baik seperti yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2005-2009. Dengan berlakunya UU di atas, pemerintah pusat hanya berfungsi sebagai motivator dan fasilitator. Hal demikian juga berlaku dalam upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal.

TUJUAN

Tujuan Umum

Secara umum Program PNPM Mandiri DTK bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pemulihan pertumbuhan sosial ekonomi daerah tertinggal dan khusus

Tujuan Khusus

1. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi pembangunan partisipatif

2. Memberdayakan masyarakat dan lembaga-lembaga masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif terutama bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

3. Melembagakan pelaksanaan pembangunan partisipatif untuk menjamin pemenuhan kebutuhan sosial dasar (pendidikan, kesehatan), infrastruktur, penguatan hukum, capacity building serta penciptaan iklim investasi dan iklim usaha.

4. Memperbesar akses masyarakat terhadap keadilan.

5. Meningkatkan kemudahan hidup masyarakat terutama keluarga miskin melalui penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sosial.

SASARAN

Sasaran lokasi adalah kabupaten yang telah ditetapkan dalam Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal, meliputi:

1. Daerah tertinggal

Adalah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Secara terperinci daerah kabupaten tersebut mempunyai ciri yaitu tertinggal secara ekonomi, sumberdaya manusia, infrastruktur, kemampuan keuangan lokal, aksesibilitas, dan karakteristik daerah yang kurang mendukung.

2. Derah Khusus dan Perbatasan

Adalah kabupaten yang mengalami bencana alam, bencana sosial serta daerah yang ada di perbatasan dengan negara lain.

Kelompok yang menjadi sasaran program meliputi: Pemerintah Daerah, Komunitas dan masyarakat, lembaga sosial kemasyarakatan.

STRATEGI PNPM MANDIRI DTK

1. Menerapkan pendekatan pemberdayaan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dan membangun kemitraan dengan pemerintah daerah serta kelompok peduli setempat

2. Menerapkan keterpaduan dan sinergi pendekatan pembangunan sektoral, pembangunan kewilayahan dan pembangunan partisipatif

3. Menguatkan pemerintah lokasl sebagai pengelola program percepatan pembangunan daerah tertinggal.

4. mengembangkan kelembagaan masyarakat yang dipercaya, mengakar dan akuntabel

5. Mengoptimalkan seluruh potensi dan sumberdaya yang dimiliki masyarakat, pemerintah daerah dan kelompok peduli lainnya

6. Menerapkan konsep pembangunan partisipatif secara konsisten dan dinamis

PRINSIP DASAR PNPM MANDIRI DTK

PNPM Mandiri DTK merupakan program yang diharapkan dapat menstimulasi percepatan pembangunan sosial ekonomi masyarakat di daerah tertinggal dan khusus melalui pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas pemerintah daerah. Untuk mencapai tujuan program ini maka diperlukan prinsip-prinsip pengelolaan program:

1. DESENTRALISASI artinya memberikan kewenangan dan tanggungjawab pengelolaan program P2DTK kepada pemerintah daerah khususnya pemerintah kabupaten

2. PARTISIPATIF artinya mendorong keterlibatan masyarakat secara luas dan aktif dalam proses pengambilan keputusan pada setiap tahapan: Perencanaan, Pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan

3. TERBUKA DAN AKUNTABEL artinya informasi pengelolaan program/kegiatan dapat diakses dan diketahui oleh masyarakat dan semua pihak

4. BERKELANJUTAN artinya setiap keputusan dan kelembagaan program dapat dipelihara dan dikembangkan untuk kesejahteraan kini dan masa mendatang dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

5. PRIORITAS artinya pengambilan keputusan oleh pemerintah dan masyarakat mengutamakan kebutuhan masyarakat miskin dan membangun perdamaian dengan mendayagunakan sumberdaya yang terbatas secara optimal.

PENDEKATAN PNPM MANDIRI DTK

Pendekatan yang digunakan dalam mewujudkan tujuan PNPM Mandiri DTK adalah pembangunan yang berbasis masyarakat:

1. Menggunakan Kecamatan dan Kabupaten sebagai satuan area program

2. Memposisikan masyarakat sebagai pelaku utama program pembangunan

3. Mengutamakan nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif

4. Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial dan geografis

5. Melalui proses pemberdayaan yang terdiri dari pembelajaran, pelembagaan dan berkelanjutan

Rangkaian proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui komponen-komponen kegiatan:

1. Pengembangan Masyarakat; komponen ini merupakan serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis masyarakat, memetakan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat  dan melakukan perencanaan partisipatif, pengorganisasian masyarakat, pemanfaatan sumberdaya, pemantauan hingga pemeliharaan hasil-hasil pembangunan

2. Bantuan Langsung Masyarakat; Komponen ini berbentuk dana stimulan yang diberikan untuk kelompok masyarakat guna membiayai kegiatan yang telah direncanakan.

3. Peningkatan Kapasitas Pemerintah dan Pelaku Lokal; Komponen ini merupakan serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat

4. Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program; Komponen ini meliputi kegiatan yang bertujuan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli dalam pengelolaan kegiatan, pengendalian mutu, kegiatan studi dan evaluasi serta penyempurnaan dan pengembangan program.

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup P2DTK meliputi 5 bidang utama yaitu: Peningkatan kapasitas; Pelayanan sosial dasar masyarakat (pendidikan dan kesehatan); Mediasi dan penguatan hukum masyarakat; pengembangan sektor swasta  dan pengembangan inftastruktur

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi PNPM Mandiri DTK mencakup seluruh pihak yang bertanggung jawab dan terlibat dalam pencapaian tujuan P2DTK meliputi unsur pemerintah, fasilitator dan konsultan pemdamping serta masyarakat baik di pusat maupun didaerah.

PENGELOLAAN PROGRAM

Pengelolaan program ditingkat masyarakat terdiri dari serangkaian kegiatan:

1. Perencanaan Partisipatif dimulai dari peningkatan kesadaran masyarakat melalui kegiatan pemetaan sosial, identifikasi kebutuhan. Berdasarkan hasil tersebut masyarakat menyusun rencana kebutuhan

2. Pelaksanaan kegiatan meliputi kegiatan penetapan lembaga pengelola kegiatan, pencairan dana, pelaksanaan kegiatan yang diusulkan

3. Pemantauan dan pengawasan, seluruh kegiatan pemantauan dan pengawasan PNPM Mandiri DTK dilaksanakan oleh masyarakat, konsultan, pemerintah dan pihak-pihak lainnya

4. Pengelolaan pengaduan masyarakat, untuk memastikan pelaksanaan PNPM Mandiri DTK berjalan lancar, dibentuk sistem/unit pengelolaan pengaduan masyarakat

5. Evaluasi, untuk mengukur capaian dan dampak kegiatan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

LOKASI KEGIATAN P2DTK

1. Nanggroe Aceh Darussalam (17 Kabupaten)

2. Sumatera Utara (2 Kabupaten)

3. Bengkulu (3 Kabupaten)

4. Lampung (3 Kabupaten)

5. Kalimantan Barat (3 Kabupaten)

6. Kalimantan Tengah (3 Kabupaten)

7. Sulawesi Tengah (4 Kabupaten)

8. Nusa Tenggara Timur (6 Kabupaten)

9. Maluku (5 Kabupaten)

10. Maluku Utara (5 Kabupaten)

Iklan

2 Tanggapan to "Program"

Saya S1 Ekonomi pengalaman dipemberdayaan sudah kurang lebih 12 tahun posisi jabatan terakhir sebagai Konsultan Manajemen Kabupaten di program PNPM-MP

saya mau menanyakan PNPM tuk daerah Prov.bengkulu kapan lagi diadakan perekrutan,saya mau bergabung kalo di ijinkan tuk membangun daerah Bengkulu karena saya putra Bengkulu,Terimakasih

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: